Ketua HNSI Berau, Suriadi Marzuki, menegaskan pentingnya legalitas kapal perikanan sebagai bentuk perlindungan sosial dan keselamatan bagi nelayan Berau.
Legalitas Kapal Jadi Kunci Perlindungan Nelayan, HNSI Berau: Ini untuk Keselamatan Kita Semua
Ketua HNSI Berau, Suriadi Marzuki, menegaskan pentingnya tertib perizinan kapal demi keselamatan dan perlindungan nelayan melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan.
MADANIKA.ID BERAU – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Berau, Suriadi Marzuki, menegaskan pentingnya tertib perizinan kapal perikanan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial bagi nelayan. Menurutnya, legalitas kapal bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga faktor utama yang menjamin keselamatan dan keberlanjutan usaha nelayan.
Dalam wawancara, Suriadi mencontohkan keterkaitan antara legalitas kapal dengan keikutsertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut bahwa banyak nelayan belum memahami bahwa dokumen perizinan kapal menjadi syarat penting agar mereka dapat terdaftar dalam jaminan sosial tersebut.
“Dampak langsung dari tertib perizinan terhadap nelayan tentunya ada, contohnya dari kementerian terkait dengan BPJS, kita harus taat dengan instruksi BPJS. Dengan adanya insiden kemarin, bisa dibayangkan kalau teman-teman yang ada di laut itu tidak punya BPJS, belum tentu bisa tercover santunan dari BPJS. Nah inilah pentingnya kita tertib dari perizinan, karena itu untuk kita semua,” jelasnya.
Suriadi menegaskan bahwa tertib administrasi kapal harus dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap nelayan sendiri, bukan sekadar kewajiban pemerintah. Ia mengatakan bahwa dokumen seperti surat ukur kapal, pas besar, serta izin SIUP dan SIPI merupakan hal mendasar yang wajib dimiliki nelayan untuk memastikan keberlanjutan usaha tangkap mereka.
“Kita selalu mengedukasi teman-teman, terkait betapa pentingnya legalitas kapal perikanan. Selalu kita edukasi mereka, karena ibaratnya kendaraan di darat, itu juga bagian daripada dokumen yang harus kita miliki, termasuk surat ukur, pas besar, SIUP, SIPI, dan sebagainya itu di dua kementerian itu sangat penting,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Berau dan Dinas Perikanan Berau yang telah aktif memfasilitasi sosialisasi perizinan, sehingga nelayan dapat lebih memahami prosedur dan manfaat dari legalitas kapal mereka.
“Sosialisasi kemarin sangat luar biasa, itu bentuk kepedulian daripada Pemerintah Kabupaten Berau dan Dinas Perikanan Kabupaten Berau, kepedulian dari kementerian dengan sudah hadir sehingga mengetahui secara persis permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kita di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Suriadi berharap seluruh nelayan di Berau semakin sadar pentingnya tertib administrasi kapal, tidak hanya demi mematuhi aturan, tetapi juga untuk menjamin keselamatan dan masa depan mereka di laut.
Ikuti Kami