MADANIKA.ID, Samarinda — Praktik tambatan tidak resmi atau tambatan liar di Sungai Mahakam kembali menjadi sorotan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda menilai keberadaan tambatan liar berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, termasuk insiden kapal menabrak jembatan.

Sebagai langkah antisipasi, KSOP Samarinda kini merancang pembangunan tambatan resmi di alur Sungai Mahakam, terutama di kawasan strategis sekitar Jembatan Mahakam Ulu.

Kepala Seksi Penjagaan, Patroli, dan Penyidikan KSOP Samarinda, Sahrun Aziz, mengungkapkan bahwa tahap perencanaan telah difokuskan pada dua titik awal.

“Ada dua titik yang sedang kami siapkan, posisinya di sekitar sebelum dan sesudah jembatan. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan titik lain sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Tambatan Liar Dinilai Berisiko

Menurut Sahrun, praktik tambatan tidak resmi yang selama ini berkembang di Sungai Mahakam menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi keselamatan maupun kepastian hukum.

“Selama ini masih ada tambatan yang tidak resmi. Itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa pelayaran. Ke depan, kami dorong semuanya menjadi resmi dan terkelola dengan baik,” tegasnya.

Ia menilai, kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya risiko kecelakaan di jalur pelayaran yang padat, terutama di sekitar infrastruktur vital seperti jembatan.

Fokus Cegah Insiden Kapal

Rencana pembangunan tambatan resmi ini menjadi bagian dari strategi untuk menata ulang sistem pelayaran di Sungai Mahakam agar lebih tertib dan aman.

“Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan dan ketertiban pelayaran. Dengan adanya tambatan resmi, kami ingin mencegah terjadinya insiden yang bisa berdampak pada objek vital seperti jembatan,” katanya.

Pembahasan rencana tersebut juga melibatkan DPRD Kalimantan Timur, yang menekankan pentingnya sistem pengamanan berbasis regulasi, bukan lagi mengandalkan praktik di lapangan yang tidak memiliki dasar hukum jelas.

Pengelolaan Resmi, Libatkan Masyarakat

Sahrun menambahkan, pengelolaan tambatan nantinya akan berada di bawah pihak yang memiliki legitimasi resmi, baik badan usaha milik negara maupun lembaga yang ditunjuk pemerintah.

“Pengelolaannya akan dilakukan oleh pihak resmi. Tapi kami juga membuka ruang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat, khususnya dalam operasional di lapangan,” lanjutnya.

Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi kecelakaan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pengguna jalur pelayaran di Sungai Mahakam, yang terus mengalami peningkatan aktivitas.