MADANIKA.ID, Jakarta – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) kembali menjadi andalan pemerintah pada 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target PNBP minerba sebesar Rp134 triliun, meningkat dibandingkan target 2025 yang sebesar Rp124,7 triliun.

Penetapan target tersebut dilakukan di tengah kebijakan penyesuaian rencana produksi nasional untuk sejumlah komoditas tambang utama. Batubara dan nikel menjadi dua komoditas yang volume produksinya diturunkan pada 2026, seiring kebijakan pengendalian pasokan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.

Perhapi Nilai Target PNBP Cukup Mengejutkan

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai target PNBP minerba 2026 tergolong mengejutkan. Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono menyebut target tersebut ditetapkan bersamaan dengan penurunan volume produksi sejumlah komoditas strategis.

Menurutnya, capaian PNBP minerba sepanjang 2025 yang mencapai Rp138,37 triliun memang melampaui target awal sebesar Rp124,7 triliun. Namun, realisasi tersebut dicapai saat volume produksi nasional masih berada pada level tinggi.

Kementerian ESDM sendiri telah menyampaikan target produksi batubara nasional 2026 berada di kisaran 600 juta ton, turun signifikan dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Produksi Nikel Juga Diturunkan

Penyesuaian serupa juga terjadi pada komoditas nikel. Produksi bijih nikel nasional pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 250–260 juta ton. Padahal, berdasarkan informasi Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), kapasitas smelter terpasang saat ini membutuhkan pasokan bijih nikel di atas 300 juta ton.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penurunan produksi dapat berdampak pada penerimaan negara, khususnya dari royalti dan iuran produksi.

Pemerintah Andalkan Kenaikan Harga Komoditas

Optimisme pemerintah dalam mengejar target PNBP minerba 2026 didasarkan pada asumsi kenaikan harga sejumlah komoditas tambang. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno sebelumnya menyatakan bahwa faktor harga menjadi penopang utama, meskipun volume produksi diturunkan.

Namun, Perhapi menilai kenaikan harga belum tentu mampu sepenuhnya mengompensasi potensi penurunan PNBP akibat pemangkasan produksi nasional. Sudirman menyebut masih terbuka ruang kebijakan apabila pemerintah mengevaluasi kembali target produksi di pertengahan tahun 2026.

Dinilai Ambisius

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar. Ia menilai target PNBP minerba sebesar Rp134 triliun tergolong ambisius dalam kondisi produksi yang justru menurun.

Menurut Bisman, secara normal target penerimaan negara dapat tercapai jika harga komoditas tinggi dan volume produksi meningkat atau setidaknya stabil. Namun, dengan target produksi batubara dan nikel yang diturunkan, risiko ketidaktercapaian PNBP tetap terbuka, terutama jika harga komoditas global tidak bergerak sesuai harapan.

Sebagai catatan, PNBP sektor mineral dan batubara sepanjang 2025 mencapai Rp138,37 triliun atau setara 108,56 persen dari target DIPA sebesar Rp127,44 triliun. Sementara itu, PNBP sektor minyak dan gas pada periode yang sama tercatat Rp105,04 triliun, atau baru mencapai 83,7 persen dari target.