MADANIKA.ID JAKARTA – Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, secara resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Penganugerahan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025, dan diumumkan dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang menerima gelar kehormatan tersebut, bersama dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, dan tokoh nasional lainnya. Plakat dan dokumen resmi tanda kehormatan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) sebagai ahli waris keluarga.

“Setiap pemimpin punya kekurangan, tetapi kepahlawanan harus dilihat dari kontribusi fundamental yang mengubah nasib bangsa. Kita tidak boleh membiarkan politik menghapus lautan jasa,” ujar Febri Wahyudi, Sekretaris Jenderal AMAN Kaltim, dalam dialog pendukung deklarasi sebelumnya di Samarinda.

Pemerintah: Sudah Lewati Proses Seleksi Berjenjang dan Objektif

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dilakukan melalui proses seleksi ketat dan berjenjang, mulai dari usulan daerah hingga keputusan akhir oleh Presiden.

“Nama-nama yang ditetapkan Presiden tentu telah memenuhi syarat. Kita menghormati jasa mereka untuk bangsa,” jelas Gus Ipul.

Tokoh Nasional Beri Dukungan, Tapi Kritik Juga Muncul

Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, menyatakan bahwa gelar untuk Soeharto layak diberikan meski tokoh tersebut punya sisi kontroversial.

“Siapa sih yang sempurna? Tapi pada masanya, pertumbuhan ekonomi kita bisa 7–8 persen, dan itu sulit dicapai sekarang,” kata JK.

Dari kalangan akademisi, Ni Made Adi Novayanti dan I Gede Nandya Oktora menyebut bahwa Soeharto telah berkontribusi besar dalam pembangunan nasional dan layak dihargai.

Namun demikian, penetapan ini juga menuai kritik dan penolakan. Diskusi yang digelar YLBHI dan sejumlah aktivis HAM menyatakan keprihatinan atas gelar tersebut, mengingat pelanggaran HAM, korupsi, dan represi di masa Orde Baru.

Dalam pernyataan bersama 35 tokoh publik, termasuk Alissa Wahid dan Romo Frans Magnis Suseno, disebutkan:

“Gelar kepahlawanan adalah kompas moral bangsa, bukan semata penghargaan. Memberikannya tanpa menimbang sisi kelam sejarah sama saja menyuntikkan bius amnesia sejarah.”

Keluarga Soeharto: Terima Kasih dan Ajak Jaga Persatuan

Mbak Tutut, mewakili keluarga, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia atas penghargaan ini. Ia berharap perbedaan pendapat tak sampai memecah persatuan.

“Kontra boleh, tapi jangan ekstrem. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Bambang Trihatmodjo mengungkapkan bahwa gelar ini sudah lama diperjuangkan dan baru dikabulkan di tahun 2025, setelah dua kali sebelumnya gagal ditetapkan.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto mempertegas posisi sejarah yang tetap bernuansa ganda — di satu sisi dipenuhi pencapaian pembangunan, di sisi lain dibayangi kontroversi dan luka sejarah.

Apapun perdebatan yang muncul, langkah ini telah menciptakan momen penting dalam perumusan ulang memori kolektif bangsa terhadap tokoh Orde Baru yang selama puluhan tahun memimpin Indonesia.