MADANIKA.ID, Samarinda — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama insan pers jurnalistik Kalimantan Timur, Senin (2/3/2026), di Pendopo DPW PKB Kaltim, Samarinda. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara partai politik dan media massa sekaligus ruang diskusi berbagai isu nasional dan daerah.

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama jurnalis merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran pers dalam kehidupan demokrasi.

“Acara buka puasa bersama jurnalis ini merupakan rutinitas tahunan yang setiap tahun kami laksanakan sebagai bentuk terima kasih PKB kepada kawan-kawan jurnalis. Kami yakin dan sadar bahwa PKB tidak menjadi apa-apa atau siapa-siapa tanpa publikasi dari teman-teman jurnalis,” ujarnya.

Peran Strategis Pers dalam Politik

Syafruddin menilai media massa memiliki posisi strategis dalam menyampaikan gagasan politik kepada masyarakat. Menurutnya, ide dan program politik tidak akan memiliki dampak luas tanpa kerja jurnalistik yang menyebarkan informasi secara objektif.

Ia menyebut peningkatan suara PKB dalam beberapa pemilu terakhir juga tidak terlepas dari kontribusi media dalam menyampaikan informasi kepada publik secara berkelanjutan.

Soroti Postur APBN 2026

Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin turut menyinggung kondisi fiskal nasional, khususnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Ia menjelaskan bahwa total APBN diproyeksikan mencapai Rp3.800 triliun, sementara pendapatan negara diperkirakan berada di kisaran Rp3.200 triliun yang bersumber dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Artinya ada potensi defisit kurang lebih Rp600 triliun. Defisit ini bisa untuk mengakomodasi belanja tahun 2025, atau dengan skema menambah utang negara. Padahal utang kita hari ini sudah di angka Rp9.000 triliun,” katanya.

Selain APBN, ia juga menyinggung sejumlah isu nasional yang ramai diperbincangkan publik seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih, serta kebijakan belanja sektor pendidikan.

Menurutnya, kader PKB memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kritik Skala Prioritas Anggaran Daerah

Di tingkat daerah, Syafruddin menyoroti polemik pengadaan mobil dinas pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar serta pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD senilai Rp6,5 miliar.

Ia menilai polemik tersebut menjadi refleksi penting dalam menentukan prioritas penganggaran daerah.

“Hal-hal seperti ini harus kita pikirkan dan sikapi. Sesungguhnya yang perlu dipertanyakan adalah skala prioritasnya yang mana,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh kader PKB di eksekutif dan legislatif untuk membahas APBD secara lebih cermat agar belanja prioritas masyarakat tidak kalah oleh pengeluaran yang dinilai kurang mendesak.

Sinyal Politik Menuju Pilgub Kaltim 2029

Dalam forum yang sama, PKB Kaltim juga menyampaikan sikap politik menjelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2029. Syafruddin menegaskan partainya telah menyiapkan kader internal untuk maju dalam kontestasi mendatang.

“Kami sudah mempersiapkan kader, tentunya kader PKB yang sudah punya pengalaman dan malang melintang di level kepemimpinan eksekutif, yang akan kami siapkan untuk bertarung di Pilgub Kaltim mendatang,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal awal dinamika politik daerah menjelang kontestasi kepemimpinan Kalimantan Timur pada periode berikutnya.