MADANIKA.ID Samarinda – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur menyatakan sikap tegas terhadap maraknya insiden lalu lintas tongkang batu bara di Sungai Mahakam yang berulang kali berujung pada penabrakan jembatan. Rangkaian kejadian tersebut dinilai bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan menyangkut keselamatan publik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi Kalimantan Timur.

Sikap resmi itu disampaikan setelah rapat konsolidasi internal DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Senin (2/2/2026).

Insiden Berulang Dinilai Cerminkan Lemahnya Regulasi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto , menilai penabrakan jembatan yang terjadi berulang kali—mulai dari Jembatan Mahakam I hingga Jembatan Mahulu—menunjukkan adanya persoalan mendasar pada aspek pengaturan dan pengawasan lalu lintas sungai.

“Kita perlu belajar dari berbagai peristiwa masa lalu tentang kerusakan jembatan dan terganggunya urat nadi perekonomian di Kalimantan Timur. Kalau ini terus terjadi, berarti dari sisi regulasi dan rambu-rambu tidak dipersiapkan dengan baik. Ini juga bisa kita sebut sebagai human error,” ujar Hasto.

Menurutnya, Sungai Mahakam memiliki fungsi strategis yang jauh melampaui sekadar jalur angkutan batu bara.

“Jembatan itu milik rakyat, dan sungai itu adalah jalan peradaban. Siapa pun yang tidak waspada dan melakukan pelanggaran, dengan alasan apa pun, tidak bisa dibenarkan. Aktivitas kapal harus mempertimbangkan aspek keselamatan. Jika ada kelalaian hingga menyebabkan kerusakan jembatan, maka harus ada pengusutan dan penindakan tegas,” tegasnya.

Dampak Langsung ke Logistik dan Ekonomi Daerah

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur yang juga Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis , menilai persoalan ini sudah masuk kategori darurat dan tidak bisa lagi diperlakukan sebagai insiden insidental.

“Berbagai penabrakan jembatan yang sering terjadi ini harus segera ditindaklanjuti. Kami di DPRD dengan fungsi pengawasan sudah berkoordinasi dengan KSOP, Pelindo, hingga Gubernur. Ini sudah kami sampaikan juga ke pusat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa pasca-insiden terakhir, Jembatan Mahulu sempat ditutup sementara untuk uji dinamik oleh Dinas PUPR guna memastikan kelayakan struktur sekaligus mengidentifikasi kebutuhan perbaikan.

“Secara tanggung jawab, biaya perbaikan akan ditanggung oleh perusahaan yang terlibat dalam insiden tersebut,” katanya.

Namun Ananda menegaskan, dampak insiden tidak berhenti pada kerusakan fisik jembatan.

“Penutupan Jembatan Mahulu kemarin sangat berpengaruh. Banyak truk logistik, sembako, sayuran tidak bisa lewat dan harus dialihkan ke Jembatan Mahkota IV. Akibatnya terjadi kemacetan panjang. Jadi ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga langsung memukul roda perekonomian,” jelasnya.

Dorong Satgas dan Investigasi Lintas Lembaga

DPD PDI Perjuangan Kaltim memastikan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur politik dan kelembagaan. Ananda menekankan pentingnya investigasi menyeluruh agar akar persoalan dapat diurai secara objektif dan tidak berulang.

“Kami mendorong segera dibentuk satgas yang melibatkan KSOP, Pelindo, BWS, Polairud, hingga TNI. Selama ini alasan yang selalu muncul faktor alam, tapi tidak pernah diselidiki secara serius dari sisi human error-nya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, tanpa evaluasi regulasi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang konsisten, risiko insiden serupa akan terus menghantui keselamatan publik serta stabilitas ekonomi daerah.