MADANIKA.ID Kutai Kartanegara – Agenda Penguatan Demokrasi Daerah ke-11 kembali digelar di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, pada Jumat, (28/11/2025), sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi politik dan memperkuat peran aktif masyarakat dalam menjaga tatanan demokrasi yang sehat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, mengusung tema “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil.”

Baharuddin Demmu: Demokrasi Adalah Tanggung Jawab Bersama

Dalam sambutannya, Baharuddin Demmu menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang menuntut hak, tetapi juga tentang kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial dan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Masyarakat sipil harus menjadi aktor utama dalam demokrasi. Tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban untuk terlibat, mengawasi, dan memastikan negara berjalan sesuai dengan kepentingan publik,” ujar Baharuddin.

Beliau menambahkan bahwa ketika masyarakat bersikap pasif, praktik kekuasaan yang tidak sehat berpotensi muncul. Baharuddin berharap acara ini dapat meningkatkan pemahaman kolektif masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif warga, khususnya di tengah dinamika politik yang semakin cepat.

Narasumber: Haris Retno Susmiyati dan Achmad Firdaus Kurniawan

Haris Retno Susmiyati, akademisi hukum dari Universitas Mulawarman, menjadi salah satu narasumber yang menyoroti aspek konstitusional mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ia menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara melalui kontrol sosial dan politik.

“Kita sering mengingat hak, tetapi melupakan kewajiban. Padahal keduanya adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam negara hukum,” jelas Haris Retno.

Haris juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan, diskusi publik, dan menjaga ruang demokrasi tetap sehat sangat penting, tidak hanya pada saat pemilihan umum.

Achmad Firdaus Kurniawan, Sekretaris Kesbangpol Kaltim, juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem demokrasi yang stabil. Firdaus menjelaskan bahwa demokrasi hanya bisa kuat jika masyarakat terlibat aktif dalam memberikan masukan, serta tidak ragu untuk menyampaikan kritik konstruktif.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Demokrasi akan kuat jika masyarakat terlibat, memberikan masukan, dan tidak ragu menyampaikan kritik yang konstruktif,” ungkap Firdaus.

Firdaus juga menambahkan bahwa Kesbangpol Kaltim terus mendorong program pembinaan masyarakat agar ruang partisipasi publik semakin terbuka dan inklusif.

Apresiasi dari Masyarakat Loa Ipuh

Acara ini mendapat apresiasi positif dari warga Loa Ipuh yang hadir. Kegiatan ini tidak hanya dianggap sebagai ruang edukasi, tetapi juga penting untuk menanamkan pemahaman bahwa demokrasi dibangun tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di level desa dan kelurahan.

Komitmen Baharuddin Demmu dalam Meningkatkan Demokrasi Daerah

Baharuddin Demmu menegaskan bahwa agenda serupa akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah Kaltim sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi daerah.

“Demokrasi yang sehat itu dibangun dari kesadaran warga sejak level terbawah. Semakin kuat masyarakat, semakin kuat daerah,” tutup Baharuddin.