PT Hutama Karya (Persero) atau HK menyatakan minatnya untuk terlibat dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sektor infrastruktur jalan dan multi-utility tunnel atau terowongan multi-sarana di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bahkan, perusahaan telah mengirimkan Letter of Intent (LoI) kepada Otorita IKN sebagai bentuk keseriusan mereka.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim menegaskan hal itu kepada Kompas.com, Kamis (27/2/2025).

"Dalam membangun infrastruktur jalan dan MUT di IKN ini, HK terbuka untuk melibatkan mitra strategis," ujar Adjib.

Kemitraan akan didasarkan pada aspek teknis, finansial, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan integritas mitra.

Kajian Awal dan Studi Kelayakan

Saat ini, HK sedang melakukan kajian awal yang akan dilanjutkan dengan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Jika berjalan lancar, konstruksi proyek dengan total nilai potensial Rp 70 triliun itu, rencananya akan dimulai pada tahun 2026.

"Detail teknis proyek akan diumumkan setelah FS selesai," cetus Adjib.

Adapun ketertarikan HK ikut bangun infrastruktur jalan karena skema KPBU menawarkan kombinasi antara efisiensi dan kepentingan publik. Dengan skema KPBU, pemerintah dapat memperoleh value for money melalui pengurangan beban APBN jangka pendek, dorongan inovasi, dan jaminan kualitas produk dan layanan.

Berikut adalah beberapa keunggulan skema KPBU menurut HK yakni mengurangi beban APBN jangka pendek, mendorong inovasi dalam desain, teknis, dan finansial.

Selain itu juga memberikan jaminan kualitas produk dan layanan yang prima saat pengoperasian, dan mengurangi risiko dalam pembangunan infrastruktur IKN.

"Dengan demikian, HK melihat skema KPBU sebagai pilihan yang menguntungkan bagi pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur IKN," pungkas Adjib.